Alasan Banyak Pihak Menolak Adanya RUU HIP

Saat ini pembahasan tentang RUU HIP (Rancangan Undang-Undang Haluan Indeologi Pancasila) telah mendapatkan berbagai reaksi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Walaupun pembahasan tentang RUU HIP masih dalam penundaan, tetap saja reaksi penolakan tentang RUU tetap mengalir bahkan terus bertambah banyak. Protes penolakan pun sampai terjadi aksi demo atau unjuk rasa tentang penolakan agar segera cabut RUU HIP. Aksi unjuk rasa ini terjadi di depan gedung DPR/MPR RI Jakarta.

Kalau dilihat dari catatan keputusan Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang disahkan oleh Badan Legislasi tentang Haluan Ideologi Pancasila, RUU HIP berasal dari usulan DPR RI dan ditetapkan pada Prolegnas RUU di tahun 2020. Nah, usulan tersebut memang dilatarbelakangi tidak adanya landasan hukum untuk mengatur Haluan Ideologi Pancasila. Landasan ini penting sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara.

Alasan Banyak Pihak yang Menolak RUU HIP

Alasan Banyak Pihak Menolak Adanya RUU HIP

Ternyata pembahasan tentang haluan Ideologi Pancasila yang belum ada landasan hukumnya ini mendapatkan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Penasaran kenapa terjadinya penolakan? Silahkan simak pembahasannya berikut ini :

  • Secara Hukum adanya RUU HIP dianggap aneh

Sekretaris jendral Majelis Ulama Indonesia, bapak Anwar Abbas mengungkapkan kalau adanya RUU HIP secara hukum dianggap sangat aneh. Sehingga beliau mengungkapkan kalau pembahasan tentang RUU HIP ini lebih baik tidak perlu di lanjutkan. Memang secara logika hukum, RUU HIP ini cukup aneh. Mengapa bisa aneh, mengatur tentang Pancasilan. Padahal kita tahu sendiri kalau keberadaan Pancasila ini merupakan sumber dari hukum. Kemudian seolah-olah Pancasila akan dijadikan sebagai undang-undnag. Padahal UU itu ada di bawah UUD 45. Sehingga Undang-Undang yang ada di Indonesia ini harus di jiwai oleh Pancasila.

  • Sudah bermasalah mulai Urgensi dan Substansi

Kemudian Abdul Mu’ti selaku sekretaris umum PP Muhammadiyah mengungkapkan kalau RUU HIP ini sejak awal sudah bermasalah, baik secara subtansi dan urgensi. Sehingga beliau meminta kepada DPR dan pihak Pemerintah agar tidak meneruskan pembahasan mengenai RUU. Lebih baik segera cabut RUU HIP agar tidak menimbulkan berbagai penolakan dan kegaduhan. Tentunya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat akan turun.

  • Keberadaan RUU HIP mengganggu Pancasila

Ketika pembahasan mengenai RUU HIP ini dilanjutkan dan disahkan maka keberadaannya bisa mengganggu ideologi dari Pancasila. Selain itu pembahasan tentang RUU HIP dinilai tidak pantas untuk dilanjutkan, mengingat saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mengatasi pandemi yang terus tidak kunjung selesai.

  • Bisa dinilai dapat mengacaukan sistem pemerintahan dan tatanegara

Pihak TNI Porli mengungkapkan kalau keberadaan RUU HIP ini bisa mengacaukan sistem pemerintahan dan tatanegara. Selain itu keberadaan RUU HIP ini dikhawatirkan bisa menghidupkan lagi PKI atau Partai Komunis Indonesia. Kondisi ini akhirnya banyak pihak yang mendesak kepada pemerintah agar cabut RUU HIP ini segera dilakukan.

  • RUU HIP bisa membakar situasi

Banyak pihak yang mengatakan kalau keberadaan RUU HIP  bisa memanas, kalau dibiarkan bisa terbakar. Melihat hal ini akhirnya pihak pemerintah pun mulai meredamkan hal tersebut. Salah satunya pihak pemerintah telah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undangan tersebut. Langkah ini bisa mendinginankan konflik Indeologi yang terjadi di Indonesia.

Penyebab DPR yang Tidak Bisa Langsung Mencabut Keberadaan RUU HIP

Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil ketua DPR RI mengungkapkan kalau alasan belum cabut RUU HIP, walau sudah ada BPIP (Badan Oembinaan Ideologi Pancasila). Selain itu pada kondisi seperti ini DPR sedang masa reses. Sehingga kalau sudah masuk masa reses maka mekanisme pergantian RUU HIP ini tidak bisa dilakukan.

Proses pergantian ini baru bisa dibahas ketika masuks sidang depan. Mengingat semua itu akan disesuaikan dengan tata tertib dan mekanisme yang ada di DPR dalam membuat undang-undang HIP menjadi BPIP.

Memang ada perbedaan yang mendasar antara RUU HIP dengan BPIP. Kalau RUU ini lebih mengatur tentang ideologi Pancasila dan kalau  BPIP ini lebih mengatur tentang lembaga yang ditujukan untuk memperkuat sosialisasi Pancasilan yang sudah final.

Selain itu pihak pemerintah tidak bisa mencabut RUU karena bukan urusan dari pemerintah. Mengingat semua itu usulan dari DPR, kalau keliru pihak pemerintah yang akan disalahkan atau yang mencabut. Jadi pihak pemerintah hanya bisa mengusulkan RUU itu untuk dilakukan pembahasan ulang. Agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Jadi kita kembalikan saja agar pihak DPR untuk melakukan pembahasan ulang.

Jadi urusan mau di cabut atau tidak itu bukan urusan pemerintah, sehingga keliru kalau pihak pemerintah yang cabut RUU HIP. Kalau pemerintah sembarangan dalam mencabut maka kehidupan bernegara akan semakin kacau dan akan terjadi saling mencabut sehingga tak kunjung selesai.

Kita ketahui bersama kalau demokrasi ini memiliki dua dimensi. Dimana ada dimensi substantif ini harus tetap menjunjung tinggi suara rakyat. Kemudian yang kedua ada dimensi normatif, dimana demokrasi akan berdampingan dengan nomokrasi. Sehingga dengan adanya demokrasi maka ide yang berasal dari rakyat harus ditampung. Tentunya dengan adanya demokrasi maka hidup bernegara akan lebih baik.

Demikianlah penjelasan mengenai alasan banyak pihak yang menolak dan meminta cabut RUU HIP. Selain itu pihak DPR belum bisa mencabut keberadaan RUU karena kondisinya masih masa reses. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa menambah wawasan anda tentang RUU HIP.

Random Posts