KPU Perbolehkan Konser Kampanye di Tengah Pandemi?

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi yang kini sedang mempersiapkan pesta demokrasinya. Pilkada atau pemilihan kepala daerah yang sudah di ujung mata menjadi salah satu agenda paling dekat saat ini. Pemilihan bupati atau wali kota akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Sebelum dilaksanakannya pilkada serentak oleh masyarakat secara langsung tentunya ada tahapan kampanye. Kampanye merupakan suatu aktivitas yang digunakan untuk menarik para masyarakat untuk mendukung calon kepala daerah ini untuk bisa terpilih dan memimpin masyarakat di daerah itu sendiri.

Pada sesi kampanye ini pula seorang calon kepala daerah dapat menyampaikan berbagai visi visinya kepada masyarakat. Ada beberapa cara melakukan kampanye ini dan sering dilakukan semenjak zaman dahulu yaitu salah satunya dengan konser musik. Konser musik ini dinilai sangat efektif untuk menarik masyarakat untuk mendukung calon kepala daerah.

Namun karena saat ini kita semua sedang menghadapi pandemi, apalagi peningkatan pasien positif corona juga meningkat tajam membuat pelaksanaan konser pada kampanye ini menghadirkan pro dan kontra. Namun KPU sendiri telah memberikan lampu hijau terkait pelaksanaan konser musik pada kampanye walaupun sedang dalam keadaan pandemi seperti saat ini.

Dasar Diperbolehkannya Penyelenggaraan Konser untuk Kampanye dari KPU

KPU Perbolehkan Konser Kampanye di Tengah Pandemi?

Walaupun menuai pro dan kontra di masyarakat, pihak KPU yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi juga mengonfirmasi bahwa pernyataan diperbolehkannya konser ini benar adanya. Semua itu memiliki dasar tersendiri yaitu Pasal 63 PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang berisi tujuh jenis kegiatan yang boleh dilakukan saat kampanye dan salah satunya adalah konser musik.

Peraturan dari pasal 63 yang berisi tentang Pilkada di Tengah Bencana Non alam Virus Corona tersebut telah disahkan ada tanggal 31 Agustus 2020 dan telah ditandatangani kepala KPU sendiri yaitu Arif Budiman. Penyelenggaraan konser ini diperbolehkan karena dasarnya adalah undang-undang  yang hukumnya tidak bisa diganggu gugat.

Evaluasi Penyelenggaraan Konser untuk Kampanye

Penyelenggaraan Konser untuk Kampanye dari KPU

Sebenarnya KPU ingin membuat peraturan yang lebih progresif mengenai proses pilkada di era pandemi ini akan tetapi semuanya terbatas pada peraturan yang telah berlaku saat ini. KPU menyarankan untuk kampanye tatap muka seperti konser musik sebaiknya hanya dilakukan dengan peserta terbatas. Walaupun telah diperbolehkan untuk menggelar konser untuk kampanye, KPU juga mengatakan bahwa pelaksanaannya dibatasi hanya untuk 100 orang saja.

Bukan hanya itu saja, peserta maupun penonton konser juga harus menggunakan masker serta melakukan penerapan pembatasan fisik sebaiknya juga dilakukan di mana jarang antara satu orang ke orang yang lain minimal adalah 1 meter.  Untuk kampanye jenis lainnya diharapkan dapat menggunakan sistem teknologi dan informasi agar penularan virus dapat dikendalikan sangat mudah.

Tentangan dari Berbagai Pihak

Walaupun KPU telah menyatakan bahwa pelaksanaannya bisa dilakukan dengan maksimal 100 orang untuk tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan, namun hal tersebut masih sangat menghawatirkan. Karena seperti yang telah diketahui bersama bahwa walaupun telah dilakukan peraturan yang sesuai protokol kesehatan, nyatanya masih banyak masyarakat yang abai dengan keadaan ini.

Adanya izin dari pihak KPU atas diperbolehkannya kampanye menggunakan konser ini menuai kontra dari berbagai pihak. Dokter-dokter Indonesia yang mengetahui secara utuh bagaimana keadaan kesehatan negara saat ini sungguh sangat menyayangkan adanya izin konser di tengah pandemi seperti ini pasalnya konser pasti akan menyebabkan kerumunan manusia yang meningkatkan kejadian positif covid-19.

Salah satunya adalah dokter Tompi yang juga sebagai penyanyi. Walaupun ia tidak terjun langsung dalam penanganan Covid-19 akan tetapi beliau sangat menyayangkan akan kebijakan KPU atas diizinkannya konser di tengah pandemi. Hal ini diungkapkan di laman twitter pribadinya.

Tidak hanya dokter-dokter saja yang kontra dengan hal ini, banyak masyarakat juga terheran-heran mengapa di situasi pandemi seperti ini KPU tetap memperbolehkan adanya konser yang pastinya menyebabkan kerumunan dan bisa saja menjadi kluster baru dalam penularan virus corona ini.

Bahkan Deputi 1 sistem dan strategi BNPB yaitu Bernandus Widjaja juga merasa khawatir akan dilaksanakannya konser kampanye di tengah pandemi seperti ini. Beliau juga mempertanyakan apa alasan sebenarnya KPU memperbolehkan acara yang memungkinkan  masyarakat untuk berkumpul sehingga rentan terpapar virus corona.

Dari DPR juga tidak mau kalah, Komisi II DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustofa juga merasa khawatir akan peraturan diperbolehkan konser musik di tengah pandemi seperti ini. Beliau sangat berharap bagi KPU untuk mengimbau bagi para calon kepala daerah tidak melakukan konser di tengah pandemi seperti ini walaupun diperbolehkan oleh peraturan.

Kontra di masyarakat ini sepertinya hanya menjadi pendapat semata karena KPU telah berpegang teguh pada peraturan Undang-undang. Semoga saja tidak ada calon kepala daerah yang memaksa akan konser dan semoga pandemi juga segera berakhir. Untuk cek berita lainnya yang kini sedang viral, bisa langsung anda kunjungi situs saranapoker secara online dimana anda bisa temukan berbagai informasi unik dan bermanfaat lainnya.

Random Posts